Petai Baru, 16 September 2026 — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Petai Baru, Rabu (16/9/2026).

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Singingi yang diwakili Kasi Pemerintahan Jhonriadi, S.P., Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, Pendamping Lokal Desa (PLD), Ketua PKK dan kader, pengurus BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih Petai Baru, KUD Sawit Jaya, Karang Taruna, para Ketua RT dan RW, kelompok tani, unsur pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, bidan desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta masyarakat Desa Petai Baru.

Dalam sambutannya, Ketua BPD Petai Baru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Musdes merupakan bagian dari upaya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan desa sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan untuk tahun 2027.

Ketua BPD juga mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam proses musyawarah, sehingga usulan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Desa Petai Baru.

Sementara itu, Kepala Desa Petai Baru menyampaikan apresiasi kepada BPD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musdes RKPDes 2027. Ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

Dalam penyampaiannya, Kepala Desa juga menjelaskan bahwa besaran pagu anggaran desa untuk Tahun Anggaran 2027 belum diketahui secara pasti sehingga perencanaan sementara masih mengacu pada pagu anggaran tahun 2026.

Ia menyebutkan, pemerintah desa perlu menyesuaikan rencana pembangunan dengan ketersediaan anggaran serta sejumlah program yang telah memiliki ketentuan dan alokasi tertentu.

“Walaupun anggaran yang tersedia terbatas, kita tetap harus melaksanakan proses perencanaan sesuai aturan. Kami meminta masyarakat tetap menyampaikan usulan yang menjadi kebutuhan di lingkungan masing-masing, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan lingkungan,” ujarnya.

Kepala Desa menambahkan, keterbatasan Dana Desa tidak semestinya menghentikan upaya pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Sejumlah kebutuhan pembangunan juga dapat diusulkan melalui forum perencanaan di tingkat kecamatan maupun melalui pemerintah kabupaten dan provinsi.

Musyawarah tersebut kemudian dibuka oleh Camat Singingi yang dalam kesempatan itu diwakili Kasi Pemerintahan, Jhonriadi, S.P. Dalam arahannya, ia mengajak pemerintah desa dan masyarakat untuk tetap menyusun skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Menurutnya, keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan perencanaan yang tepat dan penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan desa tidak hanya dapat mengandalkan sumber pembiayaan dari Dana Desa. Pemerintah desa masih dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan untuk memperoleh dukungan program dan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita jangan patah semangat. Tetap susun prioritas sesuai kebutuhan desa dan kemampuan anggaran yang tersedia. Pembangunan desa juga dapat diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, baik untuk infrastruktur maupun kegiatan lainnya,” kata Jhonriadi.

Setelah rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa. Bendahara Desa Petai Baru, Tri Wahyuni, menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa untuk semester pertama Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, Musdes memasuki agenda penyampaian berbagai usulan dari peserta yang hadir. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mengikuti sesi tanya jawab terkait perencanaan pembangunan Desa Petai Baru Tahun Anggaran 2027.

Melalui Musdes tersebut, Pemerintah Desa Petai Baru dan BPD diharapkan dapat menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan RKPDes 2027, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan desa